• Jelajahi

    Copyright © KPK POST
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Ads

     


    Ads

    Advertise

    LBH PERAK SUMUT: PT. TRS DAN PT. PAS TIDAK BOLEH MENGHUKUM PEKERJA LAIN ATAS KESALAHAN SATU ORANG

    M.DALIMUNTHE
    16 November 2026, 22.58.00 WIB Last Updated 2026-11-17T07:04:03Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    LBH PERAK SUMUT: PT. TRS DAN PT. PAS TIDAK BOLEH MENGHUKUM PEKERJA LAIN ATAS KESALAHAN SATU ORANG

    DIDUGA SALES KABUR BAWA UANG PERUSAHAAN, IJAZAH ASLI DAN SEPEDA MOTOR PEKERJA LAIN DIDUGA DITAHAN SEBAGAI JAMINAN KERUGIAN

    MEDAN, 16 NOVEMBER 2026 — Dugaan praktik penahanan ijazah asli dan sepeda motor milik pekerja di lingkungan PT. TRS yang dikaitkan dengan persoalan kerugian perusahaan PT. PAS mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PERAK SUMUT.



    LBH PERAK SUMUT menilai, apabila benar perusahaan menahan dokumen pendidikan dan kendaraan milik pekerja yang tidak terlibat dalam dugaan pelarian uang oleh seorang sales, tindakan tersebut patut dipertanyakan secara serius, baik dari perspektif hukum ketenagakerjaan maupun prinsip keadilan dan perlindungan hak pekerja.

    Persoalan ini menjadi perhatian karena muncul dugaan bahwa pekerja yang tidak memiliki keterlibatan dengan peristiwa tersebut justru harus menanggung konsekuensi dari perbuatan individu lain. Bahkan, ijazah asli dan sepeda motor milik pekerja diduga dijadikan jaminan untuk menutupi kerugian perusahaan.

    SATU ORANG DIDUGA MELAKUKAN KESALAHAN, MENGAPA PEKERJA LAIN HARUS MENANGGUNG AKIBATNYA?

    LBH PERAK SUMUT menegaskan bahwa hubungan kerja tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan hak-hak dasar pekerja. Apabila terdapat seorang sales yang diduga membawa atau melarikan uang perusahaan, maka persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban pihak yang bersangkutan.

    Perusahaan memiliki hak untuk menempuh langkah hukum terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, hak tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengambil, menahan, atau menjadikan barang milik pekerja lain sebagai jaminan atas kerugian yang tidak mereka timbulkan.

    KRONOLOGI DUGAAN PERMASALAHAN

    Berdasarkan keterangan dan informasi yang disampaikan LBH PERAK SUMUT, persoalan ini bermula dari dugaan seorang sales yang membawa uang perusahaan PT. PAS dan kemudian tidak lagi diketahui keberadaannya.

    Adapun rangkaian peristiwa yang dipersoalkan adalah sebagai berikut:

    1. Seorang sales diduga membawa atau melarikan uang milik perusahaan PT. PAS.
    2. Peristiwa tersebut menimbulkan dugaan kerugian keuangan bagi perusahaan.
    3. Dalam penyelesaian persoalan tersebut, muncul dugaan bahwa pihak PT. TRS menahan ijazah asli dan sepeda motor milik pekerja lainnya.
    4. Pekerja yang barang-barangnya diduga ditahan disebut tidak memiliki keterlibatan langsung dengan perbuatan sales yang dipersoalkan.
    5. Barang-barang tersebut diduga dijadikan jaminan agar kerugian perusahaan dapat dipertanggungjawabkan oleh pekerja lain.
    6. LBH PERAK SUMUT menyatakan bahwa hingga rilis ini disampaikan, ijazah dan kendaraan milik pekerja yang bersangkutan belum dikembalikan.

    Jika rangkaian peristiwa tersebut terbukti, maka persoalannya bukan lagi sekadar perselisihan internal perusahaan, melainkan berpotensi menyangkut pelanggaran hak pekerja dan persoalan hukum yang perlu diperiksa oleh instansi berwenang.

    DUGAAN PELANGGARAN HUKUM YANG PERLU DIUJI

    1. Tanggung jawab tidak boleh dialihkan kepada pekerja yang tidak terlibat

    Dalam prinsip hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang harus didasarkan pada perbuatan dan kesalahan orang tersebut. Seseorang tidak dapat begitu saja dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang lain.

    Prinsip pertanggungjawaban pidana ini sejalan dengan Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur prinsip kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian dalam undang-undang.

    Artinya, apabila seorang sales diduga membawa uang perusahaan, penyelidikan harus diarahkan kepada orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut dan pihak lain yang terbukti mempunyai keterlibatan.

    Pekerja lain tidak boleh secara sepihak dijadikan pihak yang menanggung kerugian hanya karena mereka bekerja di perusahaan yang sama.

    2. Dugaan penahanan ijazah asli pekerja

    Penahanan ijazah asli pekerja merupakan persoalan serius dalam perlindungan tenaga kerja.

    Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor SE.06/MEN/IV/1995 merupakan salah satu rujukan historis mengenai larangan penggunaan ijazah atau surat-surat berharga milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.

    Selain itu, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 memberikan penegasan mengenai larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi pekerja atau buruh oleh pemberi kerja, dengan memperhatikan ketentuan dan pengecualian yang diatur di dalamnya.

    Oleh sebab itu, perusahaan perlu menjelaskan dasar hukum dan alasan penguasaan dokumen asli milik pekerja.

    Ijazah merupakan dokumen pendidikan pribadi yang memiliki nilai penting bagi masa depan seseorang. Dokumen tersebut tidak semestinya digunakan sebagai alat tekanan dalam menyelesaikan persoalan kerugian perusahaan.

    3. Dugaan pembebanan kerugian perusahaan secara kolektif

    Ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, termasuk ketentuan mengenai pemotongan upah, harus diperhatikan apabila perusahaan melakukan pemotongan terhadap penghasilan pekerja.

    Pemotongan upah tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada dasar yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sesuai ketentuan yang berlaku.

    Terlebih lagi, persoalan kerugian perusahaan tidak otomatis menjadi tanggung jawab seluruh pekerja.

    Perusahaan harus dapat membuktikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kerugian terjadi, dan apa dasar hukum pembebanan tanggung jawab tersebut.

    4. Dugaan penguasaan sepeda motor tanpa hak

    Sepeda motor merupakan barang milik pribadi yang memiliki hak kepemilikan dan perlindungan hukum.

    Apabila kendaraan milik pekerja dikuasai atau ditahan tanpa persetujuan yang sah dan tanpa dasar hukum, tindakan tersebut patut diperiksa.

    Dalam keadaan tertentu, penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum dapat menimbulkan persoalan pidana. Namun, penentuan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur penggelapan sebagaimana Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus didasarkan pada fakta, niat, cara penguasaan, dan alat bukti.

    Karena itu, dugaan tersebut perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum, bukan langsung dianggap sebagai tindak pidana yang telah terbukti.

    PERUSAHAAN TIDAK BOLEH MENJADIKAN PEKERJA SEBAGAI JAMINAN RISIKO BISNIS

    LBH PERAK SUMUT mengingatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pengawasan internal, pengelolaan keuangan, administrasi penjualan, serta pengendalian transaksi yang memadai.

    Jika benar terjadi penggelapan atau pelarian uang oleh seorang sales, perusahaan harus melakukan audit internal, menelusuri aliran dana, mengamankan bukti transaksi, dan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.

    Jangan sampai kelemahan sistem pengawasan perusahaan justru dibebankan kepada pekerja yang tidak mengetahui, tidak menikmati, dan tidak terlibat dalam dugaan perbuatan tersebut.

    Hubungan kerja harus dibangun atas dasar kepastian hukum, profesionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Bukan dengan tekanan melalui penahanan dokumen pendidikan atau kendaraan pribadi.

    LBH PERAK SUMUT DESAK PT. TRS DAN PT. PAS BERTINDAK

    Atas persoalan tersebut, LBH PERAK SUMUT menyampaikan tuntutan dan desakan sebagai berikut:

    1. PT. TRS dan PT. PAS segera mengembalikan ijazah asli dan sepeda motor milik pekerja yang tidak terbukti terlibat dalam dugaan pelarian uang perusahaan.
    2. Menghentikan segala bentuk tekanan terhadap pekerja yang tidak mempunyai hubungan dengan dugaan perbuatan sales tersebut.
    3. Menempuh proses hukum terhadap sales yang diduga membawa uang perusahaan, apabila terdapat bukti yang cukup, melalui laporan kepada Polrestabes Medan atau kepolisian yang berwenang.
    4. Meminta Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap praktik hubungan kerja, penahanan dokumen, serta dugaan penggunaan barang pribadi pekerja sebagai jaminan.
    5. Meminta perusahaan memberikan klarifikasi terbuka mengenai dasar hukum penahanan ijazah dan kendaraan, termasuk siapa yang mengambil keputusan serta sampai kapan barang tersebut akan ditahan.
    6. Meminta pihak terkait memeriksa dugaan konflik kepentingan atau persoalan etik, apabila benar terdapat keterkaitan pemilik perusahaan dengan jabatan atau profesi mantan hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Medan. Pemeriksaan harus dilakukan melalui lembaga yang memiliki kewenangan sesuai status dan peristiwa yang dipersoalkan.

    LBH PERAK SUMUT meminta agar pengembalian hak pekerja dilakukan paling lambat 1 x 24 jam sejak tuntutan disampaikan, sepanjang tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk tetap menguasai barang tersebut.

    KOMISI YUDISIAL DIMINTA MENELAAH ASPEK ETIK SESUAI KEWENANGAN

    LBH PERAK SUMUT juga menyoroti informasi mengenai dugaan latar belakang pemilik PT. TRS yang disebut pernah menjabat sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Medan.

    Menurut LBH PERAK SUMUT, informasi tersebut perlu diklarifikasi secara objektif. Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan jabatan hakim, persoalan tersebut harus disampaikan kepada lembaga pengawas yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Namun, perlu ditegaskan bahwa status sebagai mantan hakim tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran etik ataupun pidana dalam kegiatan usaha yang bersangkutan.

    PERINGATAN KERAS: JANGAN ADA PEKERJA YANG DIKORBANKAN

    LBH PERAK SUMUT menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh mencampuradukkan persoalan tanggung jawab individu dengan hak-hak pekerja lainnya.

    Apabila seorang sales melakukan kesalahan, maka orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan proses hukum. Bukan dengan menahan ijazah atau kendaraan milik pekerja lain yang tidak terbukti terlibat.

    Persoalan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan agar tidak menggunakan posisi tawar yang lebih kuat untuk menekan pekerja yang secara ekonomi dan administratif berada dalam posisi rentan.

    "Pekerja lain bukan penjamin utang sales yang kabur. Jangan karena satu orang diduga melakukan kesalahan, kemudian pekerja lainnya ikut menanggung akibatnya. Kalau perusahaan mengalami kerugian karena ulah oknum sales, telusuri, audit, dan laporkan pihak yang diduga bertanggung jawab. Jangan jadikan ijazah dan sepeda motor pekerja yang tidak bersalah sebagai alat jaminan," tegas LBH PERAK SUMUT.

    LBH PERAK SUMUT menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme hukum serta pengawasan ketenagakerjaan.

    HUKUM HARUS BERLAKU ADIL. HAK PEKERJA HARUS DILINDUNGI. KESALAHAN SATU ORANG TIDAK BOLEH MENJADI ALASAN UNTUK MENGHUKUM ORANG LAIN.

    Hormat kami,

    LBH PERAK SUMUT

    Medan, 16 November 2026
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini

    NamaLabel

    +